Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai

Kata Pengantar

          Alhamdulillah. Puji syukur saya ucapkan kepada Allah SWT. berkat rahmat dan nikmat-Nya saya bisa menyelesaikan tulisan ini dengan baik untuk memenuhi tugas Fiqh Muamalat Kontemporer yang dibimbing oleh Bapak H.AH. Azharuddin Lathif, M.Ag., MH. Selain itu, tulisan ini dibuat untuk dijadikan sebagai bahan pembelajaran lebih lanjut mengenai kekurangan instrumen kebijakan moneter syariah.

          Mengingat saya masih belajar dalam  melakukan kegiatan menulis secara ilmiah, maka banyak sekali kekurangannya. Baik dari segi penulisan yang masih banyak melanggar peraturan Ejaan Yang Disempurnakan, isi yang masih belum terlalu baik dan penyusunan yang masih jauh dibawah kategori baik. Oleh karena itu, saya memohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat banyak kesalahan dan kekeliruan dalam tulisan ini.

          Dengan selesainya tulisan ini, pembaca diharapkan untuk memahami dan mengkritisi tulisan ini apabila diperlukan. Saya juga berharap, agar pembaca dapat menerapkan ekonomi yang berlandaskan syariah dalam kehidupan sehari-hari. Terimakasih.

                                                                                              

                                                                                                           Jakarta, 5 April 2015

                                                                                                      

Daftar Isi

A. Kata Pengantar…………………………………………………………………………..                     1

B. Daftar Isi…………………………………….............................................................                       2

C. BAB I Pendahuluan……………………………………………………………………..                     4

1.1 Latar Belakang……………………………………………………………...                      4

1.2 Rumusan Masalah…………………………………… …..……                        5

1.3 Tujuan Penulisan……………………………………...........………….             5

D. BAB II Pembahasan…………………………………………………………………..                        6

2.1 Pengertian Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai..……………….                       6

2.2 Dasar dan Landasan     hukum……………………………………………….     6

2.3 Praktik Jual Beli Emas Tidak Tunai di Lembaga Keuangan...................             17      

2.4 Masalah Kesyariahan Jual Beli Emas Tidak Tunai.................................             22

2.5 Kritik Konsep dan Praktik Jual Beli Emas Tidak Tunai.........................             25

E. BAB III Penutup………………………………………………………………………                        27

3.1 Kesimpulan………………………………………………………                     27

3.2 Saran………………………………………………………………………         27

3.3 Daftar pustaka……………………………………………………………..         28

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Dalam kehidupan saat ini, sulit sekali menghindari kegiatan transaksi yang menggunakan sistem bunga. Ketidakpastian nilai uang yang disebabkan oleh adanya inflasi adalah salah satu faktor utama yang menyebabkan diterapkannya sistem bunga. Nilai uang saat ini berbeda dengan nilai dimasa depan. Oleh karena itu, banyak masyarakat yang menabung di bank konvensional maupun syariah untuk mengantisipasi ketidakpastian nilai uang tersebut. Bahkan tidak jarang masyarakat membeli mata uang asing dan emas sebagai alat penyimpan kekayaan, padahal pada kenyataannya, inflasi bukanlah penyebab adanya bunga, melainkan sebaliknya, bungalah yang menyebabkan adanya inflasi. Jadi, sangatlah keliru apabila ada seseorang atau lembaga keuangan tertentu yang menjadikan inflasi sebagai alasan untuk menetapkan tingkat suku bunga.

Di zaman modern seperti sekarang, inflasi adalah permasalahan ekonomi serius yang harus dihadapi oleh hampir seluruh negara di dunia. Permasalahan tersebut diperumit dengan tidak efektifnya bunga bank dalam mengantisipasi inflasi dalam jangka panjang. Tak jarang persentase bunga tahunan yang ditetapkan bank berada di bawah persentase tingkat laju inflasi, sehingga masyarakat yang paham mengenai Present and Future Value of Money, berbondong-bondong mengalihkan uangnya untuk membeli mata uang asing (dollar Amerika) dan emas untuk menghindari kerugian akibat dari dampak menurunnya nilai uang yang mereka miliki. Namun, bagi masyarakat ekonomi menengah kebawah tampaknya sulit untuk membeli mata uang asing dikarenakan rendahnya tingkat pendapatan mereka. Oleh karena itu emas merupakan salah satu pilihan terbaik untuk mengamankan nilai uang/aset mereka di masa yang akan datang.

Pembelian emas yang telah dijadikan perhiasan, seperti anting, gelang dan kalung merupakan favorit masyarakat menengah ke bawah. Motif utama masyarakat membeli emas perhiasan adalah sebagai alat penyimpan kekayaan, tak jarang juga motif mereka membeli emas perhiasan murni untuk memperindah diri. Inilah yang mendasari bisnis emas menjadi begitu menguntungkan bagi perbankan-perbankan di Indonesia.Terlebih dari berbagai produk emas yang sudah ditawarkan bank-bank di Indonesia baik berbasis konvensional maupun syariah seperti, Cicil Emas, Mitra Emas, Berkebun Emas, dan Gadai Emas sama sekali tidak beresiko bagi bank.

Meski banyak menguntungkan bagi keduabelah pihak, ada permasalahan yang muncul dalam transaksi jual beli emas. Hal ini dikarenakan hampir semua produk emas yang ditawarkan oleh bank bersifat tidak tunai/kredit/cicil, sehingga banyak membingungkan masyarakat terkait dasar hukumnya.

PT Bank Mega Syariah yang menanggapi kegelisahan nasabahnya terkait dasar hukum jual beli emas secara tidak tunai lalu mengirimkan surat kepada Dewan Syariah Nasional untuk segera megeluarkan fatwa terkait permasalahan tersebut. Menanggapi hal tersebut, Dewan Syariah Nasional bertindak cepat dengan mengeluarkan fatwa terbaru nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai.

Fatwa tersebut jelas sangat berpengaruh terhadap dunia perbankan. Efeknya semakin banyak dan berkembangnya produk cicil emas di semua perbankan. Namun, masih banyak pihak yang mempertanyakan dan meragukan fatwa tersebut. Fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional tersebut dinilai belum sesuai dengan tujuan syariah dan hanya menguntungkan pihak Lembaga Keuangan, khususnya Lembaga Keuangan Syariah.

1.2 Rumusan Masalah                                                           

1.    Bagaiamana mekanisme jual beli emas di perbankan?

2.   Apa dasar MUI dalam menetapkan fatwa tentang hukum jual beli emas tidak tunai?

3.   Apakah fatwa tersebut sudah sesuai dengan tujuan syariah??

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan ini adalah untuk melaksanakan tugas mata kuliah Fiqh Muamalat Kontemporer yang dibimbing oleh H. AH. Azharuddin Lathif, M.Ag, MH dan untuk mengetahui dampak serta berbagai kelemahan dari diputuskannya fatwa MUI Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 tentang JUAL BELI EMAS SECARA TIDAK TUNAI dalam praktiknya yang diterapkan oleh pegadaian dan bank syariah.

BAB II

Pembahasan

2.1 Pengertian JualBeli  Emas Secara Tidak Tunai

        Jualbeli emas secara tidak tunai adalah sebuah proses pemindahan hak milik berupa emas yang dianggap sebagai harta atau barang komoditas kepada pihak lain dengan menggunakan uang sebagai salah satu alat tukarnya yang dibayarkan secara berangsur-angsur dengan tingkat harga atau angsuran sesuai dengan kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak saat melakukan akad.[1]

2.2 Dasar dan Landasan Hukum

FATWA

DEWAN SYARI’AH NASIONAL

Nomor 77/DSN-MUI/VI/2010

Tentang

Jual-Beli Emas secara Tidak Tunai[2]

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), setelah

Menimbang     :

a.              Bahwa transaksi jual beli emas yang dilakukan masyarakat saat ini seringkali dilakukan dengan cara pembayaran tidak tunai, baik secara angsuran (taqsith) maupun secara tangguh (ta'jil);

b.             bahwa transaksi jual beli emas dengan cara pembayaran tidak tunai tersebut menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan umat Islam antara pendapat yang membolehkan dengan pendapat yang tidak membolehkan;

c.              bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebutkan dalam huruf a dan b di atas, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang transaksi jual beli emas secara tidak tunai untuk dijadikan pedoman.

Mengingat       :

1. Firman Allah SWT  QS. al-Baqarah [2]: 275:

… وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا …

"… Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba …"

2. Hadis Nabi SAW[3], antara lain:
1. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dan al-Baihaqi dari Abu Sa'id al-Khudri:

Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu hanya boleh dilakukan atas dasar kerelaan (antara kedua belah pihak)." (HR. Ibnu Majah dan al-Baihaqi, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban)

2. Hadis Nabi riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, dan Ibn Majah, dengan teks Muslim dari 'Ubadah bin Shamit, Nabi SAW bersabda:

"(Jual beli) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai."

3. Hadis Nabi riwayat Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad, dari Umar bin Khatthab, Nabi SAW bersabda:

الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ ...

"(Jual beli) emas dengan perak adalah riba kecuali (dilakukan) secara tunai."

4. Hadis Nabi riwayat Muslim dari Abu Sa'id al-Khudri, Nabi SAW bersabda:

"Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai."

5. Hadis Nabi riwayat Muslim dari Bara' bin 'Azib dan Zaid bin Arqam: [4]

"Rasulullah SAW melarang menjual perak dengan emas secara piutang (tidak tunai)."

6. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf al-Muzani, Nabi SAW bersabda:

"Perdamaian (musyawarah mufakat) boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

3. Kaidah Ushul dan Kaidah Fikih, antara lain:
1. Kaidah Ushul:

.

"Hukum berputar (berlaku) bersama ada atau tidak adanya 'illat."
('Ali Ahmad al-Nadawiy, Mawsu'ah al-Qawa'id wa al-Dhawabith al-Fiqhiyah al-Hakimah li-al-Mu'amalat al-Maliyah fi al-Fiqh al-Islamiy, Riyadh: Dar 'Alam al-Ma'rifah, 1999; J. 1, h. 395).

2. Kaidah Fikih:

.

"Adat (kebiasaan masyarakat) dijadikan dasar penetapan hukum."
(Jalal al-Din 'Abd al-Rahman al-Suyuthiy, al-Asybah wa al-Nazha'ir fi Qawa'id wa Furu' al-Syafi'iyah, al-Qahirah: Dar al-Salam, 2004, cet. ke-2, h. 221).

3. Kaidah Fikih:

"Hukum yang didasarkan pada adat (kebiasaan) berlaku bersama adat tersebut dan batal (tidak berlaku) bersamanya ketika adat itu batal, seperti mata uang dalam muamalat …"
(Al-Qarafi, Anwar al-Buruq fi Anwa' al-Furuq, j. 2, h. 228)

4. Kaidah Fikih

.

"(Dikutip) dari kitab al-Dzakhirah sebuah kaidah: Setiap hukum yang didasarkan pada suatu 'urf (tradisi) atau adat (kebiasaan masyarakat) menjadi batal (tidak berlaku) ketika adat tersebut hilang. Oleh karena itu, jika adat berubah, maka hukum pun berubah."
(Al-Taj wa al-Iklil li-Mukhtashar Khalil, j. 7, h. 68)

5. Kaidah Fikih:

.

"Pada dasarnya, segala bentuk mu'amalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

Memperhatikan      :

1. Pendapat para ulama, antara lain:
1. Syaikh 'Ali Jumu'ah, mufti al-Diyar al-Mishriyah, al-Kalim al-Thayyib Fatawa 'Ashriyah, al-Qahirah: Dar al-Salam, 2006, h. 136:

Boleh jual beli emas dan perak yang telah dibuat atau disiapkan untuk dibuat dengan angsuran pada saat ini di mana keduanya tidak lagi diperlakukan sebagai media pertukaran di masyarakat dan keduanya telah menjadi barang (sil'ah) sebagaimana barang lainnya yang diperjualbelikan dengan pembayaran tunah dan tangguh. Pada keduanya tidak terdapat gambar dinar dan dirham yang dalam (pertukarannya) disyaratkan tunai dan diserahterimakan sebagaimana dikemukakan dalam hadis riwayat Abu Sa'id al-Khudri bahwa Rasulullah saw bersabda: "Janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali dengan ukuran yang sama, dan janganlah menjual emas yang gha'ib (tidak diserahkan saat itu) dengan emas yang tunai." (HR. al-Bukhari). Hadis ini mengandung 'illat bahwa emas dan perak merupakan media pertukaran dan transaksi di masyarakat. Ketika saat ini kondisi itu telah tiada, maka tiada pula hukum tersebut, karena hukum berputar (berlaku) bersama dengan 'illatnya, baik ada maupun tiada.
Atas dasar itu, maka tidak ada larangan syara' untuk menjualbelikan emas yang telah dibuat atau disiapkan untuk dibuat dengan angsuran.

2. Prof. Dr. Wahbah al-Zuhaily dalam al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'ashirah, (Dimasyq: Dar al-Fikr, 2006, h. 133):

.

"Demikian juga, membeli perhiasan dari pengrajin dengan pembayaran angsuran tidak boleh, karena tidak dilakukan penyerahan harga (uang), dan tidak sah juga dengan cara berutang dari pengrajin."

3. Pendapat Syekh Abdullah bin Sulaiman al-Mani' dalam Buhuts fi al-Iqtishd al-Islamiy, (Bayrut: al-Maktab al-Islami, 1996), h. 322:

.

Dari penjelasan di atas, jelaslah bahwa status emas dan perak lebih dominan fungsinya sebagai tsaman (alat tukar, uang) dan bahwa nashsh sudah jelas menganggap keduanya sebagai harta ribawi, yang dalam mempertukarkannya wajib adanya kesamaan dan saling serah terima di majelis akad sepanjang jenisnya sama, dan saling serah terima di majelis akad dalam hal jual beli sebagiannya (emas, misalnya) dengan sebagian yang lain (perak), kecuali emas atau perak yang sudah dibentuk (menjadi perhiasan) yang menyebabkannya telah keluar dari arti (fungsi) sebagai tsaman (harga, uang); maka ketika itu, boleh ada kelebihan dalam mempertukarkan antara yang sejenis (misalnya emas dengan emas yang sudah menjadi perhiasan) tetapi tidak boleh ada penangguhan, sebagaimana telah dijelaskan pada keterangan sebelumnya.

4. Dr. Khalid Mushlih dalam Hukmu Bai' al-Dzahab bi al-Nuqud bi al-Taqsith:

Secara global, terdapat dua pendapat ulama tentang jual beli emas dengan uang kertas secara angsuran:
Pendapat pertama: haram; ini adalah pendapat mayoritas ulama, dengan argumen (istidlal) berbeda-beda. Argumen paling menonjol dalam pendapat ini adalah bahwa uang kertas dan emas merupakan tsaman (harga, uang); sedangkan tsaman tidak boleh diperjualbelikan kecuali secara tunai. Hal ini berdasarkan hadis 'Ubadah bin al-Shamit bahwa Nabi SAW bersabda, "Jika jenis (harta ribawi) ini berbeda, maka jualbelikanlah sesuai kehendakmu apabila dilakukan secara tunai."
Pendapat kedua: boleh (jual beli emas dengan angsuran). Pendapat ini didukung oleh sejumlah fuqaha masa kini; di antara yang paling menonjol adalah Syeikh Abdurahman As-Sa'di. Meskipun mereka berbeda dalam memberikan argumen (istidlal) bagi pandangan tersebut, hanya saja argumen yang menjadi landasan utama mereka adalah pendapat yang dikemukakan oleh Syeikh al-Islam Ibnu Taymiyah dan Ibnul Qayyim mengenai kebolehan jual beli perhiasan (terbuat emas) dengan emas, dengan pembayaran tangguh. Mengenai hal ini Ibnu Taymiyyah menyatakan dalam kitab al-Ikhtiyarat (lihat 'Ala' al-Din Abu al-Hasan al-Ba'liy al-Dimasyqiy, al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyah min Fatawa Syaikh Ibn Taimuyah, al-Qahirah, Dar al-Istiqamah, 2005, h. 146):
"Boleh melakukan jual beli perhiasan dari emas dan perak dengan jenisnya tanpa syarat harus sama kadarnya (tamatsul), dan kelebihannya dijadikan sebagai kompensasi atas jasa pembuatan perhiasan, baik jual beli itu dengan pembayaran tunai maupun dengan pembayaran tangguh, selama perhiasan tersebut tidak dimaksudkan sebagai harga (uang)."
Ibnul Qayyim menjelaskan lebih lanjut: "Perhiasan (dari emas atau perak) yang diperbolehkan, karena pembuatan (menjadi perhiasan) yang diperbolehkan, berubah statusnya menjadi jenis pakaian dan barang, bukan merupakan jenis harga (uang). Oleh karena itu, tidak wajib zakat atas perhiasan (yang terbuat dari emas atau perak) tersebut, dan tidak berlaku pula riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara perhiasan dengan harga (uang), sebagaimana tidak berlaku riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara harga (uang) dengan barang lainnya, meskipun bukan dari jenis yang sama. Hal itu karena dengan pembuatan (menjadi perhiasan) ini, perhiasan (dari emas) tersebut telah keluar dari tujuan sebagai harga (tidak lagi menjadi uang) dan bahkan telah dimaksudkan untuk perniagaan. Oleh karena itu, tidak ada larangan untuk memperjualbelikan perhiasan emas dengan jenis yang sama..."
(I'lam al-Muwaqqi'in; 2/247).
http://www.almosleh.com/almosleh/article_1459.shtml[5]

5. Syaikh 'Abd al-Hamid Syauqiy al-Jibaliy dalam Bai' al-Dzahab bi al-Taqsith:

"Mengenai hukum jual beli emas secara angsuran, ulama berbeda pendapat sebagai berikut:

1. Dilarang; dan ini pendapat mayoritas fuqaha, dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali;
2. Boleh; dan ini pendapat Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan ulama kontemporer yang sependapat.

Ulama yang melarang mengemukakan dalil dengan keumuman hadis-hadis tentang riba, yang antara lain menegaskan: "Janganlah engkau menjual emas dengan emas, dan perak dengan perak, kecuali secara tunai."
Mereka menyatakan, emas dan perak adalah tsaman (harga, alat pembayaran, uang), yang tidak boleh dipertukarkan secara angsuran maupun tangguh, karena hal itu menyebabkan riba.
Sementara itu, ulama yang mengatakan boleh mengemukakan dalil sebagai berikut:

3. Bahwa emas dan perak adalah barang (sil'ah) yang dijual dan dibeli seperti halnya barang biasa, dan bukan lagi tsaman (harga, alat pembayaran, uang).
4. Manusia sangat membutuhkan untuk melakukan jual beli emas. Apabila tidak diperbolehkan jual beli emas secara anggsuran, maka rusaklah kemaslahatan manusia dan mereka akan mengalami kesulitan.
5. Emas dan perak setelah dibentuk menjadi perhiasan berubah menjadi seperti pakaian dan barang, dan bukan merupakan tsaman (harga, alat pembayaran, uang). Oleh karenanya tidak terjadi riba riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara perhiasan dengan harga (uang), sebagaimana tidak terjadi riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara harga (uang) dengan barang lainnya, meskipun bukan dari jenis yang sama.
6. Sekiranya pintu (jual beli emas secara angsuran) ini ditutup, maka tertutuplah pintu utang piutang, masyarakat akan mengalami kesulitan yang tidak terkira.

Berdasarkan hal-hal di atas, maka pendapat yang rajih dalam pandangan saya dan pendapat yang saya fatwakan adalah boleh jual beli emas dengan angsuran, karena emas adalah barang, bukan harga (uang), untuk memudahkan urusan manusia dan menghilangkan kesulitan mereka. http://www.hadielislam.com/readlib/fatawa/fatwa.php?id=694[6]

2. Pendapat peserta Rapat Pleno DSN-MUI pada hari Kamis, tanggal 20 Jumadil Akhir 1431 H/03 Juni 2010 M; antara lain sebagai berikut:
1. Hadis-hadis Nabi yang mengatur pertukaran (jual beli) emas dengan emas, perak dengan perak, serta emas dengan perak atau sebaliknya, mensyaratkan, antara lain, agar pertukaran itu dilakukan secara tunai; dan jika dilakukan secara tidak tunai, maka ulama sepakat bahwa pertukaran tersebut dinyatakan sebagai transaksi riba; sehingga emas dan perak dalam pandangan ulama dikenal sebagai amwal ribawiyah (barang ribawi).
2. Jumhur ulama berpendapat bahwa ketentuan atau hukum dalam transaksi sebagaimana dikemukakan dalam point 1 di atas merupakan ahkam mu`allalah (hukum yang memiliki 'illat); dan 'illat-nya adalah tsamaniyah, maksudnya bahwa emas dan perak pada masa wurud hadis merupakan tsaman (harga, alat pembayaran atau pertukaran, uang).
3. Uang – yang dalam literatur fiqh disebut dengan tsaman atau nuqud (jamak dari naqd)-- didefinisikan oleh para ulama, antara lain, sebagai berikut:

"Naqd (uang) adalah segala sesuatu yang menjadi media pertukaran dan diterima secara umum, apa pun bentuk dan dalam kondisi seperti apa pun media tersebut." (Abdullah bin Sulaiman al-Mani', Buhuts fi al-Iqtishad al-Islami, Mekah: al-Maktab al-Islami, 1996, h. 178)

"Naqd adalah sesuatu yang dijadikan harga (tsaman) oleh masyarakat, baik terdiri dari logam atau kertas yang dicetak maupun dari bahan lainnya, dan diterbitkan oleh lembaga keuangan pemegang otoritas." (Muhammad Rawas Qal'ah Ji, al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'ashirah fi Dhau' al-Fiqh wa al-Syari'ah, Beirut: Dar al-Nafa'is, 1999, h. 23)

4. Dari definisi tentang uang di atas dapat dipahami bahwa sesuatu, baik emas, perak maupun lainnya termasuk kertas, dipandang atau berstatus sebagai uang hanyalah jika masyarakat menerimanya sebagai uang (alat atau media pertukaran) dan – berdasarkan pendapat Muhammad Rawas Qal'ah Ji – diterbitkan atau ditetapkan oleh lembaga keuangan pemegang otoritas. Dengan kata lain, dasar status sesuatu dinyatakan sebagai uang adalah adat (kebiasaan atau perlakuan masyarakat).
5. Saat ini, masyarakat dunia tidak lagi memperlakukan emas atau perak sebagai uang, tetapi memperlakukannya sebagai barang (sil'ah). Demikian juga, Ibnu Taymiyah dan Ibnu al-Qayyim menegaskan bahwa jika emas atau perak tidak lagi difungsikan sebagai uang, misalnya telah dijadikan perhiasan, maka emas atau perak tersebut berstatus sama dengan barang (sil'ah).
6. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dengan memper-hatikan qaidah ushul al-fiqh dan qaidah fiqh sebagaimana dikemukakan pada bagian mengingat angka 3, maka saat ini syarat-syarat atau ketentuan hukum dalam pertukaran emas dan perak yang ditetapkan oleh hadis Nabi sebagaimana disebutkan pada huruf a tidak berlaku lagi dalam pertukaran emas dengan uang yang berlaku saat ini.
2. Surat dari Bank Mega Syariah No. 001/BMS/DPS/I/10 tanggal 5 Januari 2010 perihal Permohonan Fatwa Murabahah Emas.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: Fatwa Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai

Pertama          : Hukum

Jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah, hukumnya boleh (mubah, ja'iz) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang).

Kedua              : Batasan dan Ketentuan

1.             Harga jual (tsaman) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo.

2.             Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (rahn).

3.             Emas yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 tidak boleh dijualbelikan atau dijadikan obyek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan.

Ketiga              : Ketentuan Penutup

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

                    

2.3 Praktik Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai  di Lembaga Keuangan

               Jual-beli emas secara tidak tunai dalam konteks Indonesia diperbolehkan, tentunya dengan pertimbangan hukum dan kemaslahatan sosial lainnya. Kebolehan ini kemudian direspon dengan cepat oleh lembaga keuangan syariah, terutama perbankan syariah yang memfasilitasi skema pembiayaan kepemilikan emas. Selain pembiayaan kepemilikan emas, bank syariah juga membuka layanan gadai syariah berdasarkan fatwa No. 25 dan 26 tahun 2002 tentang gadai secara umum, dan gadai emas secara khusus. Dalam catatan Bank Indonesia, bisnis gadai emas di perbankan syariah sejatinya telah berkembang beberapa tahun yang lalu, namun gaungnya tampak jelas pada tahun 2011 seiring dengan krisis dahsyat yang melanda wilayah Eropa. Pada saat yang bersamaan awareness masyarakat akan komoditi emas sebagai alat lindung nilai semakin terbangun kuat. Akibatnya, bisnis gadai di perbankan syariah menemukan momentumnya, hal ini bisa dilihat dengan naiknya pembiayaan, termasuk untuk rahn emas mengalami kenaikan yang sangat tajam[7]. Namun dalam perkembangan prakteknya, ada beberapa hal yang membingungkan dan merugikan nasabah sebagai pihak pembeli. Oleh karena itu, Bank Indonesia selaku induk keuangan negara mengeluarkan SE-BI Nomor 14/DPbS/tanggal 29 Februari 2012. Untuk mengetahui dampak dari keluarnya surat tersebut, berikut akan dibahas perkembangan praktik pemberian gadai emas di bank syariah sebelum dan sesudah berlakunya Surat Edaran Bank Indonesia (SE-BI) Nomor 14/DPbS/ tanggal 29 Februari 2012 perihal Produk Qardh Beragun Emas bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.[8]

                Gadai Emas di Bank Syariah Sebelum Berlakunya SE – BI Nomor 14/7/DPbS/2012 Sebelum Surat Edaran Bank Indonesia tersebut diberlakukan, praktik gadai emas di perbankan syariah banyak diselewengkan menjadi produk investasi emas . Seiring dengan perkembangan zaman, bank syariah menawarkan beragam produk gadai emas. Produk – produk tersebut menawarkan produk investasi emas yang dibungkus dengan produk gadai emas. Contohnya program kebun emas dan angsa emas yang memadukan gadai emas dan pembelian emas secara berulang – ulang. Pada akhirnya kedua investasi berbalut gadai emas tersebut banyak merugikan nasabah bank syariah karena terlalu banyak mengandung unsur spekulasi. Pada program investasi kebun emas, nasabah datang dengan membawa emas yang dimilikinya, kemudian menggadaikannya ke bank, lalu menunggu beberapa waktu sebelum mengulang gadai tersebut. Sementara di Angsa Emas, nasabah datang ke bank dengan membawa uang untuk membeli emas melalui bank kemudian langsung menggadaikannya.

               Uang pembelian emas pertama kali dalam angsa emas juga dapat diperoleh dari dana pinjaman bank yang bersangkutan. Gadai emas dalam angsa emas juga bisa dilakukan berkali – kali layaknya kebun emas. Menurut prinsip syariah, gadai emas bukanlah produk investasi , melainkan sumber pembiayaan bagi seseorang yang terdesak masalah keuangan jangka pendek. Karena itu, akad yang digunakan adalah akad Qardh (pinjam – meminjam) dalam rangka Rahn (gadai) bukan untuk tujuan investasi. Qardh adalah pinjam – meminjam dana “tanpa imbalan” dengan kewajiban pihak peminjam untuk mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Jadi dalam akad Qardh tidak ada imbalan atas pemberian pinjaman dalam bentuk apapun, termasuk bagi hasil apalagi bunga.

               Akad Qardh dalam konteks gadai emas adalah akad (perjanjian) pemberian pinjaman dari bank untuk nasabah yang disertai penyerahan amanat agar bank menjaga barang jaminan yang diserahkan. Dalam produk gadai emas, bank biasanya menyertakan biaya pemeliharaan dengan menggunakan akad ijarah (sewa). Tetapi, lantaran harga emas mengalami kenaikan yang cukup fenomenal pada tahun 2011, produk gadai emas pun berkembang sehingga banyak nasabah tak lagi menggunakan prinsip keterdesakan dana dalam transaksi gadai.

               Pada dasarnya ada dua program yang ditawarkan pada selain gadai emas di bank syariah. Pertama adalah kebun emas dimana nasabah bisa berulang kali menggadaikan emasnya kepada bank. Gunanya supaya nasabah bisa seolah – oleh memiliki emas berlipat – lipat hanya dengan bermodalkan satu batang emas. Misalnya nasabah mempunyai emas 100 gram, maka ia bisa mendapatkan uang sekitar 80 persen dari nilai emas dengan menggadaikan emasnya kepada bank. Nah, hanya dengan menambah uang 20 persen dari nilai emas, nasabah bisa membeli emas 100 gram kedua untuk kemudian digadaikan dan ditambah 20 persen untuk mendapatkan emas ketiga, begitu seterusnya sampai nasabah cukup memiliki emas. pada saat kontrak gadai selama 4 bulan telah berakhir, maka nasabah harus menebus kembali emas – emasnya. Namanya memang menebus gadai, tetapi pada saat harga emas naik, nasabah tak perlu membayar emas sepeser pun. Para nasabah justru akan menikmati selisih harga emas saat jatuh tempo dengan harga emas pada waktu dibeli 4 bulan yang lalu dikalikan jumlah emas yang sempat dimilikinya. Kedua , Pembiayaan Emas. Di sini, nasabah bisa memiliki emas yang dikehendaki tanpa membayar penuh. Nasabah hanya memberikan modal awal senilai 10 persen dari nilai emas yang diinginkan. Sisanya, nasabah bisa mencicil selama 1 sampai dengan 3 tahun tergantung kemampuan. Dua program terakhir tersebut paling diminati nasabah ketimbang program gadai emas yang menggunakan yang menggunakan prinsip keterdesakan. Fenomena yang berkembang di Bank syariah bukanlah gadai emas, melainkan pengadaan emas yang sifatnya spekulasi yang tidak sesuai dengan prinsip emas syariah. Melalui program gadai emas dan berkebun emas, beberapa bank syariah meraup untung besar dari penarikan fee maupun kenaikan harga emas itu sendiri. Sayangnya, saat harga emas merosot, risiko produk – produk gadai emas ini mulai terlihat mengerikan. Ada juga investor yang merasa ditipu karena tidak bisa ikut memanen kebun emas seperti teman atau kerabatnya. Para investor tampaknya lupa bahwa setiap jenis investasi pasti mengandung risiko. Semakin besar keuntungannya, semakin besar pula risiko kerugiannya. Kebanyakan investor lebih tertarik janji – janji keuntungan selangit, apalagi program investasi tersebut diadakan oleh perbankan syariah yang seharusnya lebih mengedepankan sistem syariah yang menjunjung tinggi keadilan dan keterbukaan.

               Gadai Emas di Bank Syariah Setelah Berlakunya SE – BI Nomor 14/7/Dpbs/2012. Penyimpangan praktik gadai emas di bank – bank syariah akhirnya mendorong Bank Indonesia (BI) mengeluarkan produk hukum terbaru yang bertujuan untuk membatasi dan mengembalikan gadai emas sesuai dengan prinsip syariah. Peraturan terbaru tersebut berupa Surat Edaran Bank Indonesia (SE – BI) Nomor. 14/7/DPS, yang diterbitkan dan mulai berlaku sejak 29 Februari 2012. Meski bisnis gadai emas syariah berkembang pesat, namun Bank Indonesia belum berniat membuat pengaturan secara khusus dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia (PBI). Hal itu karena Bank Indonesia merasa bisnis gadai emas syariah belum terlalu besar kontribusinya dalam industri perbankan berbasis syariah sehingga Bank Indonesia hanya mengaturnya lewat Surat Edaran Bank Indonesia (SE – BI).

`              Bank Indonesia hanya ingin perbankan syariah membuat Standard Operational Procedure (SOP) dan tidak lagi menggunakan istilah gadai emas dalam memasarkan produknya agar tidak rancu dengan istilah gadai emas yang juga digunakan di pegadaian syariah. Gadai emas di bank syariah pun diubah namanya menjadi produk Qardh Beragun Emas . Akibat diterbitkannya Surat Edaran Bank Indonesia. Nomor. 14/7/DPbS/2012 tersebut, timbul masalah kontrak gadai yang sudah terlanjur ada. Kontrak gadai yang dimiliki nasabah tidak bisa diperpanjang lantaran tidak sejalan lagi dengan aturan Surat Edaran Bank Indonesia, dan saat kontrak jatuh tempo harga emas juga sedang merosot. Bank pun menempuh cara – cara yang tidak bijak untuk melakukan penyesuaian dengan menimpakan semua kerugian kepada para nasabah. Salah satu contoh kasus bisa dilihat pada gadai emas di BRI syariah. Paska Bank Indonesia menerbitkan aturan tersebut, BRI syariah langsung mengubah kesepakatan kontrak dengan kontrak dengan para nasabah.Salah satu nasabah yang dirugikan produk gadai emas BRI syariah adalah artis dan seniman Butet Kertaredjasa. Kini gadai emas diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor. 14/7/DPbS, tanggal 29 Februari 2012 perihal produk Qardh Beragun Emas bagi Bank syariah dan Unit Usaha Syariah yang mulai berlaku tanggal 29 Februari 2012.

               Penerbitan Surat Edaran ini dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi perbankan syariah dalam menjalankan produk Qardh Beragun Emas, yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor. 10/17/PBI/2008 tentang produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Ketentuan tersebut berlaku untuk Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPR Syariah). Penerbitan Surat Edaran Bank Indonesia tersebut langsung berimbas pada kelangsungan bisnis sejumlah Bank Syariah. Tak hanya mengungkap betapa besar resiko yang diterima bank dan nasabah secara perlahan, regulasi Bank Indonesia tersebut juga menyurutkan nilai transaksi gadai emas syariah secara drastis. Dalam aturan Bank Indonesia tentang Gadai emas syariah, plafon pembiayaan Gadai emas dibatasi maksimal Rp 250 juta untuk setiap nasabah. Jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan dan dapat diperpanjang paling banyak dua kali. Khusus untuk Usaha Mikro dan Kecil (UKM) dapat diberikan pembiayaan maksimal Rp 50 juta dengan jangka waktu pembiayaan paling lama satu tahun. nasabah UMK dapat mengangsur setiap bulan, namun mereka tidak diperkenankan memperpanjang masa gadai.

               Sebelum Surat Edaran Bank Indonesia diterbitkan, pembiayaan gadai emas di bank syariah diduga menjadi media permainan para spekulan. Hal tersebut lantaran plafon pembiayaan gadai emas lebih banyak diatas Rp 250 juta. Nilai pembiayaan diatas Rp 250 juta mencapai 98 persen dari total pembiayaan gadai emas di Bank Syariah. Diduga, pembiayaan dengan plafon besar tersebut menjadi lahan permainan para spekulan. Selain plafon, Bank Indonesia juga membatasi jumlah portofolio pembiayaan gadai emas syariah paling banyak 20 persen dari total pembiayaan atau 150 persen dari modal Bank Umum Syariah (BUS). Sedangkan bagi Unit Usaha Syariah (UUS) hanya diberikan satu acuan, yakni sebesar 20 persen dari total pembiayaan. Sementara itu, nilai gadai atau Financing to Value (FTV) dibatasi maksimal 80 persen dari rata – rata harga jual emas 100 gram dan harga kembali emas PT. Aneka Tambang (Antam). Agar sejalan dengan aturan baru tersebut, bank syariah diwajibkan membuat kebijakan dan prosedur selama satu bulan terhitung sejak berlakunya Surat Edaran Bank Indonesia tersebut. Bank akan diberikan masa transisi selama satu tahun. Bank Syariah dapat menetapkan nilai Financing To Value (FTV) dengan menggunakan acuan lain sepanjang nilai FTV yang dihasilkan lebih kecil atau sama dengan nilai FTV yang ditetapkan.[9]

      Ini adalah mekanisme yang ditetapkan oleh lembaga keuangan untuk nasabah yang ingin menyicil atau menggadai emas.[10]

1.      Nasabah harus melengkapi persyaratan administrasi seperti:

·         WNI cakap umur.

·         Pegawai dengan usia minimal 21 s.d usia  maksimal 55 tahun.

·         Pensiunan berusia maksimal 70 tahun pada saat pembiayaan jatuh tempo.

·         Profesional dan wiraswasta berusia maksimal 60 tahun.

·         Menyerahkan Kartu Identitas (KTP).

2.      Nasabah harus membayar biaya administrasi, materai dan asuransi.

3.      Menentukan uang muka dan biaya cicilan yang akan dibayar

·         Minimal 20% dari harga perolehan emas.

·         Uang muka dibayar secara tunai (tidak dicicil) oleh nasabah kepada Bank. Sumber dana uang muka harus berasal dari dana nasabah sendiri (self financing) dan bukan berasal dari pembiayaan yang diberikan oleh Bank.

·         Contoh penghitungan tentang penentuan biaya cicilan yang akan dibayar: Misal, harga emas 10 gram sebesar Rp 5 Juta; Periode cicilan 10 kali dalam 10 bulan; DP yang dipersyaratkan adalah 20%.

Mekanisme untuk menentukan uang muka cicilan emas yang diterapkan lembaga pembiayaan adalah sebagai berikut:

    Harga : Rp 5.000.000

    Margin : 10% x Rp 5.000.000 = Rp 500.000

          Total : Rp 5.000.000 + Rp 500.000 = Rp 5.500.000

    Uang Muka Cicilan Emas : 20% x Rp 5.500.000 = Rp 1.100.000

    Pinjaman : Rp 5.500.000 – Rp 1.100.000 = Rp 4.400.000

    Periode cicilan : 10 kali

    Cicilan per periode : Rp 4.400.000 : 10 = Rp 440.000[11]

4.      Setelah uang muka dan uang cicilan disepakat, maka kedua belah pihak melakukan akad pembiayaan menggunakan akad murabahah (di bawah tangan) dan pengikatan agunan dengan menggunakan akad rahn (gadai).

2.4 Masalah Kesyariahan Jual Beli Emas Tidak Tunai

          Membeli barang dengan angsuran atau anggunan adalah salah satu pemandangan yang lazim ditemui di masyarakat Indonesia dan sebagian negara lain. Praktik jual beli dengan sistem itu dianggap sebagai cara alternatif memperoleh sesuatu yang diinginkan secara mudah dan ringan Tetapi, timbul persoalan tatkala barang yang dijadikan objek komersial itu ialah emas dan perak. Praktik muamalat jual beli keduanya yang dilakukan secara non-tunai di masa Rasulullah, tidak diperbolehkan.

          Hal ini banyak terdokumentasikan di sejumlah hadis Nabi. Salah satunya hadis riwayat Muslim dari Abu Sa’id al-Khudri berbunyi, “Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian lain; dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai.” (HR. Muslim).

          Dengan demikian menjual emas dengan emas, harus sama (tamatsul), setara (musawat), serupa (tasawi) antara 2 barang yang ditukar (Al-badalain). Jika salah satu barang yang ditukar melebihi barang lainnya, maka tambahan itu adalah riba. Sehingga implikasi dari hal tersebut, riba adalah tambahan pada saat tukar menukar antara barang-barang ribawi dengan jenisnya, atau mengakhirkan/menangguhkan proses tukar-menukar barang-barang ribawi, apakah berupa barang pengganti (iwadhani) dari jenis yang sama atau dari jenis yang berbeda. (Maktabah Akademiyah – Fiqh Muamalat Ad-Dars Al-Khamis : Bab Riba, hal. 7-10, oleh DR Abdullah Al-Amar).

Implementasi dalil ini dalam konteks kekinian memunculkan ragam persepsi, terutama saat emas atau perak tak lagi diposisikan sebagai media utama bertransaksi. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 77 Tahun 2010 tentang Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai secara eksplisit membolehkan transaksi jual-beli emas secara angsuran atau cicilan. Meskipun harus diakui, sesungguhnya ulama’ tidak satu suara mengenai bolehnya transaksi ini; ada yang mengharamkan dan ada pula yang membolehkan. Perbedaan pendapat pun muncul, baik di kalangan ulama salaf atapun khalaf (kontemporer). Seperti apakah diskusi di kalangan ulama itu?[12]

Dalam Bai’ ad-Dzahab bi at-Taqsith, Syekh Abdul Hamid As-Syauqi Al-Jibali mengatakan, menurut mayoritas ulama dari Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hanbali, praktik tersebut dilarang dalam agama. Dalam pandangan kalangan ini, emas dan perak adalah tsaman (harga/alat pembayaran/uang) yang tidak boleh dipertukarkan secara angsuran maupun tunda, karena hal itu menyebabkan riba. Hal ini berdasarkan, antara lain, hadis riwayat Ubadah bin Ash-Shamit. Rasulullah bersabda, “Jika jenis (harta ribawi) ini berbeda maka jual belikanlah sesuai kehendakmu apabila dilakukan secara tunai.”

Dari penjelasan mayoritas ulama yang melarang, maka dapat ditarik poin-poin penting jika LKS berperan sebagai agen penjual emas dari toko emas, maka ia diperbolehkan melakukan jual beli emas dengan catatan[13] :

·  Secara tunai

·  Tidak ada tempo/tangguh

·   Harga emas sesuai dengan harga pasar, walaupun ada perbedaan dengan harga asal dari toko emas, karena emas diperjual belikan dengan uang logam/kertas yang tidak termasuk barang ribawi.

Di lain pihak, salah satu fatwa DSN yang hingga saat ini masih menimbulkan perdebatan adalah fatwa telah saya cantumkan diatas, fatwa yang membolehkan tentang jual beli emas secara tidak tunai, yakni Fatwa Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010. Melalui fatwanya tersebut Dewan Syariah Nasional menyatakan bahwa jual beli emas secara tidak tunai itu boleh (mubāḥ), selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang), baik melalui jual beli biasa atau jual beli murābaḥah. Fatwa DSN MUI menganggap saat ini masyarakat dunia tak lagi memperlakukan emas atau perak sebagai uang, tetapi lebih difungsikan sebagai barang.

Fatwa DSN-MUI tersebut sama dengan pendapat para ulama yang memperbolehkan praktik jual beli emas non-tunai.Pandangan ini masyhur dirujuk ke Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Qayyim, dari kalangan klasik, dan didukung oleh sebagian ulama kontemporer juga berpendapat sama dengan kedua tokoh tersebut. Di antaranya Syekh Abdurrahman As-Sa’di dan Mufti Lembaga Fatwa Mesir (Dar Al-Ifta’ Al-Mishriyyah), Syekh Ali Jumu’ah. Menurut perspektif kelompok ini, jual beli emas dan perak diperbolehkan dengan angsuran. Keberadaan emas saat ini tidak lagi sebagai media pertukaran di masyarakat dan keduanya telah menjadi barang sebagaimana barang lainnya.

Pertimbangan lain yang dipakai dasar Fatwa DSN-MUI dalam hal ini adalah pertimbangan dengan latar belakang sosial budaya, salah satunya adalah Kaidah Fikih: “Hukum yang didasarkan pada adat (kebiasaan) berlaku bersama adat tersebut dan batal (tidak berlaku)bersamanya ketika adat itu batal, seperti mata uang dalam muamalat…”. (Al-Qarafi, Anwar al-Buruq fi Anwa’ al-Furuq, j. 2, h. 228).

Dengan kata lain, pada fatwa MUI tersebut digunakan pula dasar status sesuatu dinyatakan sebagai uang adalah adat (kebiasaan atau perlakuan masyarakat).Adapun batas dan ketentuan yang harus diikuti dari bolehnya jual beli emas secara angsuran dalam fatwa DSN MUI adalah 1) Harga jual (tsaman) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo, 2) Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (rahn), 3) Emas yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 tidak boleh dijualbelikan atau dijadikan obyek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan.

Perlu pula diketahui, bahwa latar belakang fatwa tersebut berdasarkan surat permohonan fatwa dari salah satu bank syariah swasta, artinya pertimbangan untuk mendukung pengembangan perbankan syariah sebagai hasil dari pertimbangan interaksi sosial dan budaya, juga turut menentukan lahirnya fatwa tersebut. Dan harapan inti kita semua adalah pertimbangan kepentingan masyarakat Indonesia yang menghendaki terhindar dari perkara-perkara tidak syar’i selalu menjadi pertimbangan utama dalam fatwa-fatwa MUI selama ini dan di masa yang akan datang. Wallahu a’lam bish-showab.[14]

2.5. Kritik Konsep dan Praktik Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai

Sesungguhnya produk gadai emas syariah tidak ada masalah ketika merujuk pada ketentuan fatwa No. 25, No. 26 dan  No. 77 DSN-MUI, namun bermasalah ketika kemudian dilakukan modifikasi top up atau gadai ulang. Bedanya top up dengan metode gadai biasa adalah pada gadai emas syariah yang reguler, pada saat transaksinya sudah jatuh tempo, yaitu sekitar 4 bulan, nasabah gadainya langsung mengembalikan uang pinjamannya, serta membayar ujrahnya. Kemudian dia bisa mengambil emas, namun diinovasi top up ini tidaklah demikian, setelah jatuh tempo, nasabah tidaklah benar-benar membayar uangnya, namun ia melakukan top up atau gadai ulang. Jadi emasnya tidak jadi ditebus, namun digadai ulang. Setelah empat bulan kemudian, dia juga tidak menebus lagi, begitu seterusnya. Sehingga dia menjadi pinjamannya terus menerus. Singkatnya, tebus-gadai ulang, tebus-gadai ulang, jadi muter-muter di sana. Masalahnya, mereka yang melakukan modifikasi top up secara tidak langsung mendapatkan legitimasi dengan dikeluarkanya fatwa No. 77 tentang jual-beli emas secara tidak langsung atau dengan cara cicil. Jika tadinya orang harus punya emas dulu, kemudian datang ke bank untuk menggadaikan emasnya, maka sekarang orang bisa datang ke bank untuk menggadai, hanya dengan emasnya yang dibelinya secara cicilan dengan skema murâbahah.

Dengan adanya fasilitas pembelian emas secara cicilan ini, dalam pandangan Adiwarman A. Karim, membuat pelaksanaan gadai emas syariah di lapangan menjadi lebih kacau lagi, bahkan potensi untuk spekulasi menjadi sangat terbuka lebar, di mana pada saat yang bersamaan mencederai prinsip dasar dari gadai itu sendiri.

Problem gadai emas yang berpotensi spekulasi ini tidak bisa dilepaskan dengan konsepsi teoritik hukum yang dibangun oleh para ulama’ yang tergabung dalam Dewan Syariah Nasional yang berkaitan dengan rahn (gadai), rahn emas (gadai emas), serta jual-beli emas secara tidak langsung.

Dalam konteks ini, sebetulnya tidak ada persoalan krusial yang berkaitan dengan fatwa 25 tahun 2002 tentang rahn (gadai), begitu pula dengan fatwa 26 tahun 2002 tentang gadai emas. Sebab rahn (gadai) memang dimaksudkan sebagai jaminan atas utang atau pinjaman yang ada. Persoalannya baru muncul ketika emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (rahn), artinya disini terdapat dua akad (murâbahah dan rahn) dalam satu transaksi produk. Padahal dengan jelas ulama’ melarang adanya dua akad dalam transaksi yang berbeda, bahkan dalam satu transaksi sekalipun. Anehnya, pilihan model seperti ini dijustifikasi oleh fatwa DSN-MUI terutama pada poin batasan dan ketentuan jual-beli emas secara tidak tunai pada angka 2 yang berbunyi “emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan”. Dengan demikian, definisi gadai seperti ini lebih bersifat qard (pembiayaan), bukan lagi sebagai collatera (jaminan). Akibatnya, pintu masuk ke arah spekulasi terbuka lebar dengan sendirinya.

Mengkritisi fatwa tersebut menyusul fenomena yang menyusulinya, ada baiknya dilakukan koreksi ulang terhadap konsep rahn dalam fatwa No. 77 ini. Koreksi yang paling memungkinkan adalah tidak bolehnya seseorang melakukan gadai emas syariah, dimana posisi pemilikan terhadap emas itu masih terikat dengan akad murâbahah, hal ini dilakukan dalam kerangka menghindari meluasnya unsur spekulasi terhadap investasi emas ini oleh karena setiap orang bisa menggadaikan emas tanpa harus memiliki emas itu sendiri, padahal gadai dalam Islam itu dengan tegas dikatakan bahwa marhun (objek gadai) itu harus ada, jelas dan dimiliki. Selain itu, pilihan ini juga dimaksudkan untuk menyelamatkan konsep dasar gadai (rahn) itu sendiri, yang tidak lain dan tidak bukan sebagai jaminan atas utang atau pinjaman, serta untuk pengembangan sektor produktif, bukan untuk kepentingan spekulasi.[15]

BAB III

Penutup

3.1 Kesimpulan

 Jual beli emas secara tidak tunai adalah sebuah proses pemindahan hak milik berupa emas yang dianggap sebagai harta atau barang komoditas kepada pihak lain dengan menggunakan uang sebagai salah satu alat tukarnya yang dibayarkan secara berangsur-angsur dengan tingkat harga atau angsuran sesuai dengan kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak saat melakukan akad.

Di Indonesia kegiatan jual beli emas tidak tunai sudah menjadi kebiasaan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dikarenakan jual beli emas tidak tunai sangat mudah, sederhana dan memberi keuntungan berupa jaminan terhadap nilai aset yang dimiliki masyarakat di masa yang akan datang.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 77 Tahun 2010 tentang Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai secara eksplisit membolehkan transaksi jual-beli emas secara angsuran atau cicilan. Fatwa ini menjawab kebingungan masyarakat dan pihak lembaga keuangan akan diperbolehkan atau tidaknya transaksi jual beli emas tidak tunai. Namun, dalam praktik yang diterapakan lembaga keuangan, khususnya Bank dan Pegadaian Syariah banyak terjadi penyimpangan. Bahkan, akad yang ada di fatwa tersebut (rahn dan murabahah) dianggap kurang sesuai oleh sebagian cendekiawan muslim.

3.2 Saran

·         Agar Dewan Syariah Nasional MUI mengkaji ulang fatwa terkait jual beli emas tidak tunai dan memperinci segala teknisnya di lapangan.

·         Agar Lembaga Keuangan Syariah berpedoman sepenuhnya terhadap setiap fatwa DSN MUI dan meminimalkan penyimpangan terhadap praktiknya di lapangan.

·         Agar kita semua tahu, bahwa saat ini Lembaga Keuangan Syariah belum sempurna, masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu, masyarakat pada umumnya dan akademisi khususnya untuk turut serta memperbaiki dan menyempurnakan berbagai transaksi muamalah di Lembaga Keuangan Syariah.

3.3. Daftar Pustaka

Sam, M.Ichwan dkk. . 2014.  Himpunan Fatwa Keuangan Syariah.  Jakarta:  Penerbit Erlangga.

Anonim, “Gadai Emas Syariah”. (Diakses dari: http://www.bisnisemas1.com/gadai-emas-syariah-di--bank-syariah.htm, pada 29 Maret 2015)

Anonim,” BSM Cicil Emas”. (Diakses dari: http://www.syariahmandiri.co.id/category/consumer-banking/emas/bsm-cicil-emas/, pada 29 Maret 2015)

Asmuni Mth, “Penggunaan al-Minhâj al-Maqshadi yang Kurang Cermat”. (Diakses dari: http://alislamiyah.uii.ac.id/2013/09/17/produk-perbankan-syariah-antara-al-minhaj-al-raddi-dan-al-minhaj-al-maqshadi/, pada 29 Maret 2015) 

Any Setianingrum, “Beli Emas Secara Kredit”. (Diakses dari: http://any-setianingrum-pasca12.web.unair.ac.id/artikel_detail-92507-Islamic%20Economics%20Management%20%20Accounting-Konsultasi%20Ekonomi%20Syariah%20Tentang%20Beli%20Emas%20Secara%20Kredit.html, pada 29 Maret 2015)

Chairul Akhmad “Jual Beli Emas non Tunai-1”. (Diakses dari: http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/fatwa/12/02/03/lytdn1-jual-beli-emas-nontunai-1,, pada 28 Maret 2015)

Charlie Bukhari, “Cara Menentukan Uang Muka Cicilan Emas”. (Diakses dari: http://charlybuchari.web.id/cara-menentukan-uang-muka-cicilan-emas/, pada 29 Maret 2015)

Tim DSN MUI, “Fatwa”. (Diakses dari: http://www.dsnmui.or.id/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=79&cntnt01origid=59&cntnt01detailtemplate=Fatwa&cntnt01returnid=61, pada 29 Maret 2015)

---

[1] Didefinisikan sendiri oleh penulis berdasarkan KBBI

[2] Sam, M.Ichwan dkk. Himpunan Fatwa Keuangan Syariah, Penerbit Erlangga,Jakarta, 2014,hlm.413-431

[3] Ibid. hlm 414

[4] Ibid. hlm 415

[5] Tim DSN MUI, “Fatwa”. (Diakses dari: http://www.dsnmui.or.id/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=79&cntnt01origid=59&cntnt01detailtemplate=Fatwa&cntnt01returnid=61, pada 29 Maret 2015)

[6] Tim DSN MUI, “Fatwa”. (Diakses dari: http://www.dsnmui.or.id/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=79&cntnt01origid=59&cntnt01detailtemplate=Fatwa&cntnt01returnid=61, pada 29 Maret 2015)

[7] Asmuni Mth, “Penggunaan al-Minhâj al-Maqshadi yang Kurang Cermat”. (Diakses dari: http://alislamiyah.uii.ac.id/2013/09/17/produk-perbankan-syariah-antara-al-minhaj-al-raddi-dan-al-minhaj-al-maqshadi/, pada 29 Maret 2015)

[8] Anonim, “Gadai Emas Syariah”. (Diakses dari: http://www.bisnisemas1.com/gadai-emas-syariah-di--bank-syariah.htm, pada 29 Maret 2015)

[9] Anonim, “Gadai Emas Syariah”. (Diakses dari: http://www.bisnisemas1.com/gadai-emas-syariah-di--bank-syariah.htm, pada 29 Maret 2015)

[10] Diolah kembali oleh penulis berdasarkan http://www.syariahmandiri.co.id/category/consumer-banking/emas/bsm-cicil-emas/

[11] Charlie Bukhari, “Cara Menentukan Uang Muka Cicilan Emas”. (Diakses dari: http://charlybuchari.web.id/cara-menentukan-uang-muka-cicilan-emas/, pada 29 Maret 2015)

[12] Chairul Akhmad “Jual Beli Emas non Tunai-1”. (Diakses dari: http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/fatwa/12/02/03/lytdn1-jual-beli-emas-nontunai-1, pada 28 Maret 2015)

[13] Any Setianingrum, “Beli Emas Secara Kredit”. (Diakses dari: http://any-setianingrum-pasca12.web.unair.ac.id/artikel_detail-92507-Islamic%20Economics%20Management%20%20Accounting-Konsultasi%20Ekonomi%20Syariah%20Tentang%20Beli%20Emas%20Secara%20Kredit.html, pada 29 Maret 2015)

[14] Chairul Akhmad “Jual Beli Emas non Tunai-1”. (Diakses dari: http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/fatwa/12/02/03/lytdn1-jual-beli-emas-nontunai-1, pada 28 Maret 2015)

[15] Asmuni Mth, “Penggunaan al-Minhâj al-Maqshadi yang Kurang Cermat”. (Diakses dari: http://alislamiyah.uii.ac.id/2013/09/17/produk-perbankan-syariah-antara-al-minhaj-al-raddi-dan-al-minhaj-al-maqshadi/, pada 29 Maret 2015)